Krisis Global Belum Pengaruhi Kalbar

*Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Ketiga 4,23 Persen

Pengaruh krisis ekonomi global sepertinya masih belum begitu terasa di Kalimantan Barat. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kalbar pada triwulan ke tiga (Quarter to Quarter) sebesar 4,23 persen, dibanding dengan triwulan ke dua sebesar – 4,79 persen dan triwulan pertama sebesar 0,34 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, Nyoto Widodo mengatakan hal tersebut disebabkan tiga factor. Yakni pertumbuhan ekonomi Kalbar ditentukan oleh sector pertanian. Tidak hanya perkebunan, tapi ditunjang juga dengan pertanian tanaman pangan yang cukup baik. Terutama padi.
Factor kedua yang menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi di Kalbar adalah sector perdagangan. Nyoto menyatakan Kalbar terutama Pontianak merupakan lokasi strategis jalur luar negeri. Sehingga, lalu lintas perdagangan masih cukup banyak.
Selain itu Nyoto menambahkan yang berperan besar dalam meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kalbar triwulan ketiga ini adalah tingkat belanja pemerintah (Government Spending).
“Menjelang akhir tahun Pemerintah banyak melakukan belanja pembangunan. Dengan banyaknya pembangunan dilakukan otomatis menyerap tenaga kerja, menggairahkan usaha. Sehingga sangat menolong tingkat perekonomian,” kata Nyoto di ruang kerjanya, kamis (4/12).
Nyoto memprediksi pertumbuhan ekonomi Kalbar triwulan keempat tidak setinggi pada triwulan ketiga. Namun, dia menambahkan Government Spending akan dapat menolong tingkat pertumbuhan ekonomi Kalbar di akhir tahun 2008.
Lebih jauh Nyoto menyatakan, dampak krisi ekonomi global baru dapat dinilai pada pada triwulan keempat untuk pertumbuhan ekonomi bulan Oktober-November-Desember 2008. Hal ini menurut Nyoto terlihat dari menurunnya tingkat eksport import, menurunnya nilai tukar petani serta perkembangan pariwisata Kalbar pada bulan November 2008.
“Tingkat pertumbuhan ekonomi Kalbar triwulan keempat ini baru dapat dilihat pada pertengahan Januari 2009,” kata Nyoto.
Sedangkan untuk tingkat pertumbuhan ekonomi Kalbar tahun 2009, Nyoto yang baru menjabat sebagai kepala BPS Kalbar selama dua tahun terakhir ini menyatakan tidak berani berandai-andai.
Namun, Dia memperkirakan adanya even Politik Pemilu legislative dan Presiden 2009 dapat menjadi insentif bagi pertumbuhan ekonomi. Dia memperkirakan menjelang pemilu 2009 belanja masyarakat ( Mass Spending) akan meningkat, gairah usaha juga meningkat. Dengan demikian dapat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi.
“Itu jika Pemilu berjalan lancar. Jika tidak, maka akan jadi disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

Perda Penyertaan Modal Pemkot Pontianak Disahkan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada PT. Bank Kalbar dalam Rangka Penjaminan Kredit Daerah disahkan dalam Rapat Paripurna masa persidangan ketiga DPRD Kota Pontianak, Selasa (2/12).
Pengesahan itu dilaksanakan setelah tujuh Fraksi DPRD Kota Pontianak memberikan pendapat akhirnya dan menyatakan menerima Raperda tersebut disahkan menjadi Perda.
Namun, Rata-rata Fraksi memberikan penekanan dalam beberapa hal.
Seperti yang disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Pontianak, Budi Sayogyo saat membacakan pendapat akhir. Fraksinya menyatakan dengan adanya penyertaan modal pemerintah pada Bank Kalbar untuk UKM ini diharapkan dapat memfasilitasi terjadinya peningkatan produktivitas masyarakat dalam bentuk usaha mandiri berskala kecil hingga menengah.
Namun, Golkar meminta kepada Pemkot dapat merumuskan dan melaksanakan pola kerjasama yang baik dan transparan dengan prosedur operasi baku dalam pengelolaan penyertaan modal ini.
Golkar berharap setiap pemohon dapat diproses sesuai prosedur. Proses mudah dan tidak berbelit. Serta pemerintah dapat menjamin aspek akuntabilitas, bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
“Dengan demikian kita yakin harapan meningkatkan prouktivitas masyarakat secara gradual dapat tercapai,” kata Budi lagi.
Budi menambahkan kendala utama berkembangnya UKM adalah akses permodalan. Karena UKM rata-rata tidak memiliki angunan kredit. Sehingga dengan adanya penyertaan modal pada Bank Kalbar ini dapat menjadi solusi atas persoalan tersebut.
Sama halnya yang disampaikan Fraksi Golkar, Fraksi PDIP yang didaulat membacakan pandangan akhirnya pada urutan kedua ini menyatakan menerima Raperda menjadi Perda. Namun, PDIP memberikan empat buah catatan dalam pelaksanaan Perda tersebut.
“Yakni Pemerintah Kota harus punya data based Usaha Kecil Mandiri (UKM) di Kota Pontianak, memberikan pelatihan, penyuluhan dan peningkatan pengetahuan menejemen kepada pelaku usaha kecil ini. Menekankan pada pengawasan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada UKM. Serta meminta pemerintah membuat kualifikasi atau batasan UKM apa saja yang dapat menerima bantuan modal ini,” kata Sekretaris Fraksi PDIP, Syekh Ribut, yang membacakan pandangan akhir fraksi PDIP Perjuangan.
Empat poin ini ditekankan PDIP agar dalam penyelenggaraan bantuan penyertaan modal Pemerintah tepat sasaran.”Dan yang pasti agar tidak disalahgunakan,” katanya.
Zainil, mewakili Partai Demokrat juga menyatakan hal yang sama yakni meminta memberikan spesifikasi serta batasan Usaha Mikro Kecil Menengah (UKMK) yang mendapatkan bantuan. Serta meminta Pemerintah memberikan kepastian bahwa yang diberikan bantuana adalah benar-benar warga Kota Pontianak.
Pandangan akhir Fraksi PKB, dibacakan Wahab Bulayan meminta Pemerintah konsiten mengevaluasi secara terus menerus UKM yang telah dan belum diberikan bantuan modal. Hal ini dilakukan agar UKM lebih kompetitif. PKB juga meminta agar Pemkot membuat perangkat daerah atau tim kerja lintas sektoral bekerjasama dalam mengawasi pelaksanaan ini.
Dalam Raperda yang disahkan menjadi Perda ini, modal pemerintah yang disertakan sebesar Rp 1 Milyar. Bank Kalbar dan Askrindo ditunjuk Pemerintah Kota Pontianak untuk mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak tahun 2009.

*KPU Keluarkan Jadwal Kampanye Parpol

Sejak 1 Desember 2008, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar menetapkan sebagai hari pertama kempanye pertemuan terbatas dan tatap muka partai politik untuk pemilihan umum (pemilu) 2009 mendatang.
Ketua Pokja kampanye pemilu KPU Provinsi Kalbar, Sofiati di Pontianak beberapa waktu lalu mengatakan jadwal kampanye tersebut telah ditetapkan. “Kini jadwal tersebut tengah disosialisasikan ke masing-masing parpol sesuai tingkatannya,” jelasnya.
Lebih lanjut Sofi menjelaskan dalam kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka, masing-masing parpol akan berada di setiap daerah pemilihan (Dapil) sepanjang masa kampanye. “Kampanye sendiri akan dimulai pada 1 Desember 2008 hingga 14 Maret 2009,” ujarnya.
Setiap parpol akan berada di setiap Dapil selama lima hari setelah itu dilakukan rolling atau pergantian partai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Sebanyak 38 parpol akan melakukan kampanye di delapan Dapil tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Yakni Dapil Kalbar 1 (Kota Pontianak, Dapil Kalbar 2 (Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya), Dapil Kalbar 3 (Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang).
Selanjutnya Dapil Kalbar 4 (Sambas), Dapil Kalbar 6 (Sanggau dan Sekadau), Dapil Kalbar 7 (Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu) sedangkan Dapil 8 (Ketapang dan Kayong Utara).
Dalam kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka tersebut diatur jumlah peserta yang menghadirinya. Untuk tingkat Provinsi dibatasi maksimal hanya 500 orang. Sedangkan kabupaten/kota dibatasi sebanyak 250 orang peserta saja.
Sementara kampanye DPD harus mendapatkan ijin dari pihak Kepolisian. Dalam hal ini yang menangani pemberian ijin adalah Kapolda Kalbar. Sedangkan untuk tempat pelaksanaan pertemuan dan tatap muka Sofi menuturkan akan diatur masing-masing pemerintah daerah.
“KPU terus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Pemda agar dapat memfasilitasi pelaksanaan kampanye ini,” kata Sofi yang juga doktor bidang pendidikan.

*40 Persen Odha Orang Muda

Kepemimpinan erat kaitannya dengan kaum muda. Pemuda menjadi pemimpin perubahan dan akan menjadi pemimpin Negara kelak. Komisi Penanggualana AIDS Indonesia (KPAI) Kota Pontianak menangkap isu kepemimpinan itu dengan cara memberdayakan generasi muda, khusunya remaja dalam mencegah atau menanggulangi penyebaran AIDS di Kota Pontianak
Koordinator Program Officer KPA Kota Pontianak, SS. Novianti yang ditemui Senin (1/12) siang mengatakan sejak dua tahun lalu KPAI Kota Pontianak telah memberdayakan remaja sebagai youth leader.
“Pelibatan kaum muda sangat penting dalam upaya pencegahan HIV/AIDS maupun advokasi. Untuk itu sejak tahun 2006 KPA Kota Pontianak telah melibatkan remaja,” kata Novi.
Menurut Novi, perempuan berkerudung ini, remaja memiliki potensi besar dalam menanggulangi HIV/AIDS. Karena remaja memiliki ide program kreatif dan segar.
“Mereka melihat satu isu tidak hanya dari satu sudut pandang saja, dari segala sisi mereka lihat. Selain itu mereka juga tidak pamrih. Jika diberi kepercayaan mereka lebih tanggungjawab dan akuntabel,” jelas Novi lagi.
Di Kota Pontianak pengidap HIV sebanyak 725 orang. Sedangkan untuk AIDS sebanyak 536 orang. Mayoritas yang mengidap HIV/Aids tersebut dari kalangan remaja. Sehingga pelibatan remaja dalam menanggulangi penyebaran maupun pencegahan menjadi sangat penting.
“Karena mereka sebaya, sehingga mudah masuk dan menjangkau komunitas-komunitas remaja tersebut,” ujar Novi, yang tlah 6 tahun bergabung di KPAI.
Selain itu, KPAI Kota Pontianak juga memberdayakan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sebagai staf lapangan. Saat ini sebanyak lima orang ODHA menjadi staf lapangan pada KPAI Kota Pontianak.
“Bahkan mereka dilibatkan dalam kelompok kerja. Tugasnya memberikan pemahaman, informasi dan pengetahuan tentang HIV/AIDS kepada lingkungan sekitarnya,” Novi menambahkan.
Pelibatan ODHA dalam KPAI menurut Novi juga dalam rangka merubah stigma masyarakat, yang menganggap ODHA tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, Novi menambahkan stigma negative terhadap ODHA sudah mulai berkurang. “Bahkan petugas medis di rumah sakit sudah mulai mengayomi ODHA,” imbuhnya.
Sementara itu di tempat berbeda Ketua KPAI Kota Pontianak, Toni Haryanto mengatakan HIV/AIDS tidak dapat ditekan jika tidak ada kerjasama masyarakat.
“KPA tidak bisa berbuat apa-apa kalau masyarakat tidak juga tidak merespon bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh KPA,” kata Toni Haryanto yang juga menjabat Sekretaris Daerah Kota Pontianak ini.
Sabtu (29/11) lalu, KPAI Kota Pontianak bekerjasama dengan komintas sepeda motor menyelenggarakan kegiatan. Berupa membagi-bagikan selebaran-selebaran dan mengadakan talkshow. Mengambil tema hari AIDS sedunia yaitu kepemimpinan.
Dengan tema ini KPAI melibatkan kaum muda. Dilibatkannya kaum pemuda dalam hal ini dikarenakan penderita HIV/AIDS erbesar jumlahnya berasal dari kaum muda, mencapai sekitar 40 persen.
“Sehingga dengan kebersamaan ini kita mencoba untuk bersama-sama untuk menanggulangi persoalan HIV/AIDS,” ujar Toni.

Selain itu, tak luput pula peran pemerintah. Baik itu Dinas Pendidikan, Dinas Agama, Dinas Kesehatan, dan masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda.
“Seperti dari dinas kesehatan, kita sekarang sedang melaksanakan teknis pengobatan. tak hanya itu ada program kelengkapan sarana seeprti halnya VCT, yang ada di puskesmas-puskesmas dan rumah sakit. sehingga bagi masyarakat yang hendak memeriksakan dirinya bisa dilakukan di puskesmas dan rumah sakit yang ada VCT nya,” saran Toni.

31.098 Laporan Korupsi Masuk KPK, 468 dari Kalbar

Sejak berdiri pada tahun 2003, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1,5 persen laporan masyarakat Kalimantan Barat terkait korupsi. Dari 31.098 pengaduan yang masuk, 468 diantaranya berasal dari Kalimantan Barat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, M. Jasin di Pontianak saat menjadi keynotespeaker dalam acara workshop meningkatakan kapasitas peran dan fungsi DPRD Kota Pontianak, Senin (15/12).
“Dari sejak berdiri KPK telah menerima 31.098 laporan dari masyarakat, 468 laporan diantaranya berasal dari Kalbar,” ujar Jasin.
Dari jumlah 468 tersebut semuanya berasal dari masyarakat. Posisi Kalbar berada di bawah Kalsel dengan laporan kasus sebanyak 554. Namun, Jasin tidak dapat merinci laporan tersebut berasal dari mana dan tentang kasus apa saja.
“Saya tidak bawa breakdown datanya,” kilah Jasin.
Namun, Jasin mengatakan biasanya tipikal kasus korupsi di daerah berupa penyimpangan APBD, penyimpangan saat pengadaan barang dan jasa, surat perintah perjalanan dinas (SPPD), bantuan sosial hingga marketing fee.
Dari laporan yang disampaikan tidak semuanya ditangani KPK. Karena KPK memiliki mitra penegak hukum di daerah, maka kasus tersebut dilimpahkan ke aparat hukum daerah menindaklanjutinya.
“Ada kegiatan supervisi, dimana aparat penegak hukum memaparkan seluruh kasus-kasus di daerah. Jika dinilai strategis maka akan ditangani KPK langsung,” kata Jasin.
Jika masih dapat diselesaikan aparat penegak hukum daerah maka diserahkan ke daerah untuk menyelesaikannya. Dari hasil laporan perkembangan kasus daerah akan dipantau KPK secara periodik.
“Kasus-kasus yang masuk tidak dibiarkan begitu saja. Akan di pantau secara periodik kurang lebih tiga bulan sekali,” terangnya.

Wanita Rentan Osteoporosis

Penyakit Osteoporosis atau rapuhnya tulang hingga mudah patah akibat berkurangnya kepadatan, banyak terjadi pada wanita. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalimantan Barat, Nursyam Ibrahim di Pontianak.

“Hilangnya hormon estrogen setelah wanita mengalami menopause meningkatkan risiko terkena osteoporosis," jelasNursyam.

Penyakit osteoporosis adalah berkurangnya kepadatan tulang, akibatnya tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Ini terjadi jika tubuh tidak mampu mengatur kandungan mineral dalam tulang.

Gejala osteoporosis tidak dapat dapat dideteksi secara dini. Gejalanya baru muncul pada usia 50 tahun. Pada pria diusia 30 - 40 tahun, proses pembentukan tulang mengalami penurunan. Sedangkan pada wanita gejala akan muncul setelah mengalami menopause.

Pada usia pertumbuhan menurut Nursyam, manusia membutuhkan 1.000 - 1.500 miligram kalsium setiap hari. Untuk orang berusia tua dan wanita, kebutuhan kalsium seribu milligram.

Masyarakat dapat memenuhi sumber dari makanan alternative seperti ikan teri atau ikan kering. Satu ons ikan teri menurut Nursyam mengandung sekitar 1.500 sampai 2.000 miligram kalsium.

Selain itu dia menyarankan meminum susu yang mengandung kalsium. Serta harus diimbangi dengan olahraga teratur dan penyinaran matahari pagi.

"Olahraga minimal dilakukan selama setengah jam dalam satu minggu tiga kali, ini untuk meningkatkan penyerapan kalsium oleh tulang," lanjut Nursyam lagi.

Indonesia beruntung memiliki iklim tropis karena yang selalu mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Namun sangat disayangkan satu dari empat orang di Indonesia dinyatakan terkena osteoporosis atau kerapuhan tulang.

”Hal ini akibat pola hidup masyarakat masih belum mempedulikan pentingnya menjaga kesehatan tubuh,” kata Nursyam.

Libatkan Remaja dan ODHA Tanggulangi HIV/AIDS

Koordinator Program Officer Komisi Penanggulangan Aids Kota Pontianak, SS. Novianti yang ditemui Senin (1/12) siang mengatakan sejak dua tahun lalu KPAI Kota Pontianak telah memberdayakan remaja sebagai youth leader menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Pontianak.

“Pelibatan kaum muda sangat penting dalam upaya pencegahan HIV/AIDS maupun advokasi. Untuk itu sejak tahun 2006 KPA Kota Pontianak telah melibatkan remaja,” kata Novi.

Peringatan hari AIDS sedunia jatuh setiap tanggal 1 Desember. Tahun 2008 ini tema yang diangkat adalah kepemimpinan.

Komisi Penanggualana Aids Indonesia Kota Pontianak menangkap isu kepemimpinan itu dengan cara memberdayakan generasi muda, khusunya remaja dalam mencegah atau menanggulangi penyebaran Aids di Kota Pontianak

“Kepemimpinan erat kaitannya dengan kaum muda. Karena pemudalah yang menjadi pemimpin perubahan dan kedepan dapat menjadi pemimpin Negara ini. Untuk itu kita perlu pemuda yang cerdas kreatif dan sehat,” ujar Novi.

Menurut Novi, perempuan berkerudung ini, remaja memiliki potensi besar dalam menanggulangi HIV/AIDS. Karena remaja memiliki ide program kreatif dan segar.

“Mereka melihat satu isu tidak hanya dari satu sudut pandang saja, dari segala sisi mereka lihat. Selain itu mereka juga tidak pamrih. Jika diberi kepercayaan mereka lebih tanggungjawab dan akuntabel,” jelas Novi lagi.

Di Kota Pontianak pengidap HIV sebanyak 725 orang. Sedangkan untuk AIDS sebanyak 536 orang. Mayoritas yang mengidap HIV/Aids tersebut dari kalangan remaja. Sehingga pelibatan remaja dalam menanggulangi penyebaran maupun pencegahan menjadi sangat penting.

“Karena mereka sebaya, sehingga mudah masuk dan menjangkau komunitas-komunitas remaja tersebut,” ujar Novi, yang telah 6 tahun bergabung di KPAI.

Selain itu, KPAI Kota Pontianak juga memberdayakan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sebagai staf lapangan. Saat ini sebanyak lima orang ODHA menjadi staf lapangan pada KPAI Kota Pontianak.

“Bahkan mereka dilibatkan dalam kelompok kerja. Tugasnya memberikan pemahaman, informasi dan pengetahuan tentang HIV/AIDS kepada lingkungan sekitarnya,” Novi menambahkan.

Pelibatan ODHA dalam KPAI menurut Novi juga dalam rangka merubah stigma masyarakat, yang menganggap ODHA tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, Novi menambahkan stigma negative terhadap ODHA sudah mulai berkurang.

“Bahkan petugas medis di rumah sakit sudah mulai mengayomi ODHA,” imbuhnya.